Green Gatra

Peraturan dan perundangan mengenai persampahan didasari oleh Undang - Undang No.18 Tahun 2008 tentang persampahan. Adapun perundangan lainnya yang berkaitan yaitu Undang - Undang No.32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dan Undang - Undang No.36 Tahun 2009 tentang kesehatan.  Turunan dari perundangan tersebut tertuang pada Peraturan Presiden No.97 Tahun 2017 tentang kebijakan dan strategi nasional pengelolaan sampah rumah tangga dan sejenis sampah rumah tangga. Untuk penanganan sampah tertentu pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah No.27 Tahun 2020. Melalui dua perundangan yang diterbitkan oleh pemerintah maka penanganan sampah baik rumah tangga maupun sampah tertentu maka perundangan untuk jenis - jenis sampah sudah diterangkan secara lengkap.  Peraturan daerah Jawa Barat mengenai persampahan tertuang pada Peraturan Daerah No.1 Tahun 2016 dan Peraturan Gubernur No.91 Tahun 2018 tentang kebijakan dan strategi daerah dalam pengelolaan sampah r...

Kebijakan starategis nasional menyebutkan bahwa di tahun 2025 timbulan sampah rumah tangga harus dikurangi sebesar 30% dari jumlah timbulan sampah sebelum kebijakan tersebut dibuat. Namun  apakah target tersebut realistis?. Fakta dilapangan menunjukan bahwa  partisipasi masyarakat dalam melakukan pengurangan apalagi pemilahan belum optimal. Selain itu keadaan pandemi Covid-19 juga menyebabkan banyak bank-bank sampah menutup kegiatannya dikarenakan berhentinya pengiriman sampah dari masyarakat.  Melihat dari fenomena ini rasanya sulit bila tidak ada terobosan dalam pengelolaan sampah di Indonesia. Saat ini alternatif yang masih belum dioptimalkan adalah penggunaan internet of things sebagai hub atau penghubung dalam pengelolaan sampah di masyarakat. Peran jejaring atau networking dari kedinasan, kewilayahan dan warga masyarakat saat ini belum terbentuk sehingga menimbulkan kesulitan informasi baik dalam hal monitoring dan informasi mengenai teknis pengelolaan sampah seca...

Sebagian besar masyarakat masih menganggap bahwa sampah merupakan sesuatu yang tidak penting dan merupakan tanggung jawab pemerintah. Padahal dalam undang -undang nomor 18 Tahun 2008 pada pasal 12 disebutkan bahwa " Setiap orang dalam pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga wajib mengurangi dan menangani sampah dengan cara yang berwawasan lingkungan". Selain itu pengelola kawasan seperti real estate dan pusat perbelanjaan wajib menyediakan fasilitas pemilahan sampah.     Kewajiban pengelolaan persampahan pada level pemerintahan tidak hanya dibebankan kepada instansi lingkungan hidup baik di daerah maupun pusat tapi juga merupakan beban dari unsur kewilayahan yang harus memastikan bahwa warga masyarakat melakukan kegiatan pengurangan dan pemilahan sampah.  Berdasarkan data dari dua kelurahan di Kota Bandung yang menjadi pusat kegiatan kawasan bebas sampah (KBS) diketahui bahwa tingkat partisipasi masyarakat yang sudah ikut memilah yaitu...

Pada umumnya sampah rumah tangga akan ditampung kedalam kantong plastik sebelum dibuang ke tempat pembuangan sampah. Hal ini tentunya akan menambah timbulan sampah kantong plastik. Bisa dibayangkan apabila dalam satu kota ada 151 kelurahan dimana satu kelurahan terdiri dari 3000 kepala keluarga maka timbulan kantong plastik dalam satu hari bisa mencapai 453.000 buah. Melalui kawasan bebas sampah, kegiatan pemilahan sampah organik dilakukan di sumber dengan menggunakan ember - ember yang dapat dipergunakan berulangkali sehingga tidak ada kantong plastik yang digunakan untuk menampung sampah organik. Hal ini sangat membantu pengurangan timbulan kantong plastik di tempat pembuangan akhir.  Kegiatan pengurangan kantong plastik ini bisa lebih efektif karena kantong - kantong plastik yang tidak terpakai akan jauh lebih bersih karena tidak digunakan sebagai pembungkus sampah organik. Hal ini akan sangat bermanfaat bagi para bank sampah atau pengumpul sampah sehingga tidak harus membersihk...